PEMULIHAN EKONOMI INDONESIA : STUDY TENTANG PERAN IMF DALAM MENGATASI KRISIS MONETER 1997-1998


BAB I

PENDAHULUAN

1.1.      Latar Belakang

Sejarah yang tidak akan dilupakan oleh Indonesia yaitu terjadinya krisis ekonomi pada akhir tahun 1997, yang mana Krisis bermula dari krisis mata uang bergerak menjadi, krisis keuangan (krisis moneter) dan meluas menjadi krisis ekonomi. Dimana dengan terjadinya krisis ini menyebabkan kondisi perekonomian Indonesia ambruk dibawah standar internasional, Anjloknya nilai rupiah secara drastis, menyebabkan pasar uang dan pasar modal rontok, bank-bank nasional dalam kesulitan besar. bahkan juga surat utang pemerintah terus merosot ke level di bawah junk atau menjadi sampah.

Sektor yang paling terpukul terutama adalah sektor konstruksi, manufaktur, dan perbankan, sehingga melahirkan gelombang besar-besaran pemutusan hubungan kerja (PHK). Pengangguran melonjak ke level yang belum pernah terjadi sejak akhir 1960-an, yakni sekitar 20 juta orang atau 20 persen lebih dari angkatan kerja ter-PHK.

Akibat terjadinya PHK besar-besaran dan naiknya harga-harga barang dengan cepat, mengakibatkan tingkat jumlah pengangguran dan penduduk di bawah garis kemiskinan meningkat hingga mencapai sekitar 50 persen dari total penduduk. Sementara si kaya sibuk menyerbu toko-toko sembako dalam suasana kepanikan luar biasa, khawatir harga akan terus melonjak.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa, pada tahun 1997 pada kuartal ketiga perekonomian masih mengalami pertumbuhan yang positif yaitu mencapai 3,4. Pada kuartal terakhir 1997, merupakan puncak ambruknya perekonomian Indonesia karena badan statistic mencatat tidak ada pertumbuhan. Pada 1998 kuartal pertama terus menurun tajam menjadi kontraksi sebesar 7,9 persen, 16,5 persen pada kuartal kedua 1998, dan 17,9 persen pada kuartal ketiga 1998. Demikian pula laju inflasi hingga Agustus 1998 sudah 54,54 persen, dengan angka inflasi Februari mencapai 12,67 persen.[1]

Di pasar modal, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Jakarta (BEJ) anjlok ke titik terendah, 292,12 poin, pada 15 September 1998, dari 467,339 pada awal krisis 1 Juli 1997. Sementara kapitalisasi pasar menciut drastis dari Rp 226 trilyun menjadi Rp 196 trilyun pada awal Juli 1998. Di pasar uang, dinaikkannya suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) menjadi 70,8 persen dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) menjadi 60 persen pada Juli 1998 (dari masing-masing 10,87 persen dan 14,75 persen pada awal krisis), menyebabkan kesulitan bank semakin memuncak. Perbankan mengalami negative spread dan tak mampu menjalankan fungsinya sebagai pemasok dana ke sektor riil.[2]

Di sisi lain, sektor ekspor yang diharapkan bisa menjadi penyelamat di tengah krisis, ternyata sama terpuruknya dan tak mampu memanfaatkan momentum depresiasi rupiah, akibat beban utang, ketergantungan besar pada komponen impor, kesulitan trade financing, dan persaingan ketat di pasar global. Selama periode Januari-Juni 1998, ekspor migas anjlok sekitar 34,1 persen dibandingkan periode yang sama 1997, sementara ekspor nonmigas hanya tumbuh 5,36 persen.

Di sepanjang sejarah, Indonesia sebenarnya pernah memiliki suatu kondisi perekonomian yang cukup menjanjikan pada awal dekade 1980-an sampai pertengahan dekade 1990-an. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak tahun 1986 sampai tahun 1989 terus mengalami peningkatan, yakni masing-masing 5,9% di tahun 1986, kemudian 6,9% di tahun 1988 dan menjadi 7,5% di tahun 1989. Namun pada tahun 1990 dan 1991 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatat angka yang sama yakni sebesar 7,0%, kemudian tahun 1992, 1993, 1994, 1995, dan 1996, masing-masing tingkat pertumbuhan ekonominya adalah sebesar 6,2%, 5,8%, 7,2%, 6,8%, dan 5,8%. Angka inflasi yang stabil, jumlah pengangguran yang cukup rendah seiring dengan kondusifnya iklim investasi yang ditandai dengan kesempatan kerja yang terus meningkat, angka kemiskinan yang cukup berhasil ditekan, dan sebagainya. Namun, pada satu titik tertentu, perekonomian Indonesia akhirnya runtuh oleh terjangan krisis ekonomi yang melanda secara global di seluruh dunia. Ini ditandai dengan tingginya angka inflasi, nilai kurs Rupiah yang terus melemah, tingginya angka pengangguran seiring dengan kecilnya kesempatan kerja.[3]

Secara konseptual, termenologi krisis moneter dan ekonomi memiliki arti yang berbeda, namun demikian beberapa pengamat ekonomi seringkali mengartikan kedua termenologi tersebut sebagai suatu sinonim. Krisis ekonomi atau krisis moneter sebenarnya berawal dari krisis mata uang dan krisis keuangan nasional yang kemudian menyebabkan terjadinya ketidak seimbangan pada kondisi perekonomian makro. Proses perpindahan dari krisis mata uang ke krisis keuangan dan akhirnya menjadi krisis ekonomi biasanya terjadi dalam kurun waktu yang relative singkat.

Berbagai upaya telah di tempuh oleh pemerintah Indonesia untuk keluar dari krisis tersebut, salah satunya adalah dengan meminta bantuan kepada IMF, di mana IMF seolah merupakan dokter utama yang diandalkan untuk menyembuhkan krisis ekonomi, sehingga Indonesia harus mematuhi segala saran yang dianjurkan oleh IMF.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, maka penulis mencoba untuk membahas masalah Pemulihan Ekonomi di Indonesia : Study tentang Peran IMF dalam Mengatasi Krisis Moneter 1997-1998.

1.2.      Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka Penulis terlebih dahulu mengemukakan permasalahan yang menjadi objek analisis penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut, Penulis mengidentifikasikan permasalahannya sebagai berikut: Bagaimana proses Pemulihan Ekonomi Indonesia: Study tentang Peran IMF dalam Mengatasi Krisis Moneter 1997-1998?

1.3. Tujuan Penulisan

Dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pemulihan ekonomi Indonesia dalam keadaan terpuruk sampai keluar dari keadaan tersebut menuju pertumbuhan ekonomi yang stabil, langkah-langkah kebijakan yang diambil oleh pemerintah, dan mengkaji peran IMF dalam membantu proses pemulihan krisis moneter di Indonesia.

1.4. Kerangka Pemikiran

1.4.1. Tingkat Analisis

Tingkat analisis dalam penelitian ini adalah Induksionis. Penelitian ini terdiri dari dua Variabel yaitu Variabel Dependen dan Variabel Independen. Variabel Dependen (tingkat analisa) dalam penelitian ini adalah peran IMF, sedangkan Variabel Independen (unit eksplenasi) dalam penelitian ini adalah dalam mengatasi krisis moneter 1997-1998.

1.4.2.   Penelitian Terdahulu

Mengacu pada orientasi yang penulis akan teliti maka perlu untuk mengkaji berbagai studi yang sudah pernah dilakukan sebagai bahan masukan, dimana studi yang pernah dilakukan oleh Karunaratne mengungkapkan bahwa munculnya fenomina krisis moneter di kawasan asia timur, seperti Indonesia disebabkan oleh hilangnya kepercayaan para pelaku ekonomi terhadap kemampuan pemerintah untuk terus mempertahankan system nilai tukar tetap yang dianutnya. Hilangnya kepercayaan para pelaku ekonomi tersebut kemudian menyebabkan stabilitas nilai tukar rupiah menjadi sangat rentan terhadap serangan para spekulan.[4]

Penelitian yang dilakukan Greenspan menyimpulkan bahwa akar persoalan dari krisis keuangan Asia terletak pada kesalahan manajemen ekonomi dimana tanda-tanda yang diberikan pasar tidak diikuti dengan penyesuaian kebijakan (adjustments) sebelum gelembung persoalan tersebut menghambur. Jadi, ketika para manajer keuangan di tingkat global mendeteksi adanya kesenjangan (disparity) antara nilai tukar dengan persaingan global, para investor dan spekulan mulai memindahkan kapitalnya ke luar. Ketika lingkaran tadi terputus, maka menyebarlah penyakit keuangan itu ke sektor wilayah. Situasi diperkeruh oleh ramainya pembelian dolar, yang sebagian digunakan untuk mengadakan hedging atas hutang luar negeri, tetapi setelah terlambat, dan yang sebagian lagi karena kekhawatiran masyarakat atas gejolak politik dan kerusuhan sosial yang merebak waktu itu.[5]

Beberapa studi lain seperti halnya, Djiwandono menyimpulkan bahwa liberalisasi system keuangan dan neraca transaksi modal yang premature menjadi penyebab utama dari terjadi krisis moneter diindonesia. Artinya tindakan pemerintah untuk meliberalisiasi sitem keuangan dan neraca transaksi modalnya tidak diikuti secara proporsional dengan upaya untuk meningkatkan kualitan kelembagaan peraturan, dan pengawasan. Akibatnya perkembangan, pengelolaan, dan pengaturan capital inflows menjadi tidak terkontrol dan keadaan ini pada gilirannya membuat struktur keuangan dan perekonomian Indonesia menjadi rentan terhadap gejolak dan perubahan siklus ekonomi.[6]

Dari beberapa studi terdahulu mengungkapkan bahwa terjadinya krisis moneter disebabkan oleh ketidak percayaan para pelaku ekonomi terhadap peran pemerintah dalam mempertahankan system nilai tukar mata uang yang di anutnya, kesalahan system manajemen ekonomi, liberalisasi system keuangan dan neraca transaksi modal yang terlalu prematur yang menyebabkan terjadi krisis moneter. Berttitik tolak pada penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, maka penulis akan melakukan penelitian yang berbeda dengan para peneliti. Dimana penulis melihat sebuah kondisi di Indonesia pada saat itu dalam keadaan terpuruk dan mencoba bangkit kembali dengan melakukan perbaikan dibidang fiscal, social, ekonomi, dan politik. Yang menurut penulis menarik untuk diteliti yaitu mengenai keterlibatan IMF dalam mebantu proses pemulihan ekonomi di Indonesia.

1.4.3. Konsep

Sebagimana lazimnya pada penelitian yang bersifat ilmiah, maka penulisan skripsi ini menggunakan konsep. Konsep ini merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti. Selain itu konsep pada hakikatnya merupakan suatu pengarah atau pedoman yang lebih kongkrit daripada kerangka teoritis yang seringkali masih bersifat abstrak.[7]

Konsep dalam penulisan skripsi ini memuat definisi-definisi operasional yang menguraikan berbagai macam-macam program yang terkait dengan penelitian ini yaitu:

1.4.3.1. Neoliberal

Neoliberalisme adalah bentuk baru dari paham ekonomi pasar liberal, yang merupakan salah satu bentuk varian dari Kapitalisme, di mana Kapitalisme merupakan suatu ideology atau paham yang percaya bahwa modal merupakan sumber utama untuk dapat menjalankan sistem perekonomian di suatu negara.

Poin-poin pokok neo-Liberal dapat disarikan sebagai berikut :[8]

  1. ATURAN PASAR. Membebaskan perusahaan-perusahaan swasta dari setiap keterikatan yang dipaksakan pemerintah. Keterbukaan sebesar-besarnya atas perdagangan internasional dan investasi. Mengurangi upah buruh lewat pelemahan serikat buruh dan penghapusan hak-hak buruh. Tidak ada lagi kontrol harga. Sepenuhnya kebebasan total dari gerak modal, barang dan jasa.
  2. PRIVATISASI. Menjual BUMN-BUMN di bidang barang dan jasa kepada investor swasta. Termasuk bank-bank, industri strategis, jalan raya, jalan tol, listrik, sekolah, rumah sakit, bahkan juga air minum. Selalu dengan alasan demi efisiensi yang lebih besar, yang nyatanya berakibat pada pemusatan kekayaan ke dalam sedikit orang dan membuat publik membayar lebih banyak.
  3. MENGHAPUS KONSEP BARANG-BARANG PUBLIK (PUBLIC GOODS) ATAU KOMUNITAS. Menggantinya dengan “tanggungjawab individual”, yaitu menekan rakyat miskin untuk mencari sendiri solusinya atas tidak tersedianya perawatan kesehatan, pendidikan, jaminan sosial dan lain-lain; dan menyalahkan mereka atas kemalasannya.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan program di Bank Dunia dan IMF ini, maka program neo-Liberal, mengambil bentuk sebagai berikut :[9]

  1. Paket kebijakan Structural Adjustment (Penyesuaian Struktural), terdiri dari komponen-komponen: (a) Liberalisasi impor dan pelaksanaan aliran uang yang bebas; (b) Devaluasi; (c) Kebijakan moneter dan fiskal dalam bentuk: pembatasan kredit, peningkatan suku bunga kredit, penghapusan subsidi, peningkatan pajak, kenaikan harga public utilities, dan penekanan untuk tidak menaikkan upah dan gaji.
  2. Paket kebijakan deregulasi, yaitu: (a) intervensi pemerintah harus dihilangkan atau diminimumkan karena dianggap telah mendistorsi pasar; (b) privatisasi yang seluas-luasnya dalam ekonomi sehingga mencakup bidang-bidang yang selama ini dikuasai negara; (c) liberalisasi seluruh kegiatan ekonomi termasuk penghapusan segala jenis proteksi; (d) memperbesar dan memperlancar arus masuk investasi asing dengan fasilitas-fasilitas yang lebih luas dan longgar.
  3. Paket kebijakan yang direkomendasikan kepada beberapa negara Asia dalam menghadapi krisis ekonomi akibat anjloknya nilai tukar mata uang terhadap dollar AS, yang merupakan gabungan dua paket di atas ditambah tuntutan-tuntutan spesifik disana-sini.

1.4.3.2. International Monetary Fund (IMF)

International Monetary Fund adalah lembaga sentral dari sistem moneter internasional, yaitu system pembayaran dan nilai tukar internasional diantara mata-mata uang internasional yang dimungkinkan dilaksanakannya kegiatan bisnis diantara Negara-negara di dunia.

Pada masa krisis moneter melanda Indonesia 1997, Indonesia tidak bisa keluar dari gejolak moneter yang mengharuskan Indonesia untuk meminta bantuan kepada IMF, dan IMF menyodorkan Paket kebijakan kepada Indonesia berupa paket standard yang juga diberlakukan di berbagai negara lainnya yang mendapatkan SAP. Paket kebijakan tersebut terdiri dari komponen-komponen berikut ini :[10]

  1. Mengembalikan mekanisme pasar bebas sebagai penentu pembentukan harga barang dan jasa dan sebagai proses pengalokasian sumber-sumber ekonomi ke tingkat yang optimal, atau disebut allocative efficiency.
  2. Swastanisasi seluas-luasnya dalam ekonomi. Ini berarti penguasaan pemerintah dalam aset ekonomi dan keterlibatan pemerintah dalam kegiatan ekonomi, termasuk pembangunan prasarana publik, akan diminimumkan.
  3. Pelaksanaan kebijakan moneter dan fiskal yang kontraktif dengan tujuan mencegah meningkatnya inflasi. Kebijakan moneter yang kontraktif berbentuk pengetatan kredit dan pengenaan tingkat bunga yang relatif tinggi sebagai akibat liberalisasi keuangan. Kebijakan fiskal yang kontraktif mengambil bentuk pengurangan atau penghapusan subsidi.
  4. Segala bentuk proteksi dihapuskan dan liberalisasi impor dilaksanakan demi menimbulkan daya saing dan efisiensi unit-unit ekonomi domestik. Liberalisasi impor dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Putaran Uruguay.
  5. Memperbesar dan memperlancar arus masuk investasi asing dengan fasilitas yang lebih luas dan liberal ke seluruh sektor ekonomi dalam berbagai skala investasi (kecil, menengah dan besar). Ketentuan-ketentuan yang membatasi pemilikan asing dihapuskan sehingga dominasi pihak asing dalam pemilikan sosial unit-unit ekonomi, baik di sektor swasta maupun di sektor publik harus dibenarkan atas dasar landasan ideologi globalisasi modal, pertukaran dan produksi (internationalization of capital, exchange and production).
  6. Butir-butir lain-lain, yang sudah lama direkomendasikan oleh orang Indonesia sendiri, seperti pembubaran BPPC, penghapusan larangan membeli dan menyewa kapal-kapal bekas (terutama untuk pencarian ikan), penghapusan monopoli BULOG dalam komoditi-komoditi tertentu, penghapusan paksaan kepada petani untuk menanam tebu, pencabutan fasilitas pajak maupun jaminan kredit untuk proyek Mobnas, dan penghapusan dukungan pemerintah untuk proyek IPTN.

Berdasarkan penjabaran diatas maka penulis menyimpulkan bahwa terdapat beberapa variable dan indicator konsep Neoliberalisme dan Internasional Monetary Fund:

Konsep Variabel Indikator
Neoliberal
  • Kebijakan berpihak kepada kepentingan rakyat
  • Kekuasaan Negara tidak absolute
  • Kebijakan yang dikeluarkan lebih menguntung kaum kapitalis
  • Pelunasan dan melanjutkan utang kepada IMF
  • kebijakan negara masih dipengaruhi oleh kepentingan kelas pengusaha.
  • Adanya liberalisasi, privatisasi dan deregulasi
International Monetary funf (IMF)
  • Lembaga system keuangan internasional
  • Memberi bantuan keuangan
  • Member paket kebijakan, sebagai syarat mutlak untuk menerima bantuan keuangan

1.5. Argumen

Menurut penulis dalam penelitian Proses Pemulihan Ekonomi Indonesia : Study tentang Peran IMF dalam Mengatasi Krisis Moneter 1997-1998 bahwa dalam proses pemulihan ekonomi yang mengalami keterpurukan, dan hilangnya kepercayaan para pelaku investor terhadap pemerintah Indonesia maka pemerintah berusaha bangkit dan mengembalikan citra pemerintah sebagai Negara yang bias keluar dari krisis. Ditengah proses ini, pemerintah meminta bantuan kepada Internasional Monetary Fund (IMF) untuk turut serta dalam proses pemulihan ekonomi Indonesia dan menjalankan beberapa saran dari IMF.

1.6.      Metodelogi

1.6.1.   Jenis Penelitian

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tipe penelitian Deskriptif Analisis. Metode penelitian Deskriptif Analisis merupakan tipe penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan secara sistematis, faktual, dan aktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diteliti, yaitu “Proses Pemulihan Ekonomi Indonesia : Study tentang Peran IMF dalam Mengatasi Krisis Moneter 1997-1998”.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi pustaka. Dalam teknik pengumpulan data penulis akan mengeksplorasi data yang sesuai dengan pembahasan dalam “Proses Pemulihan Ekonomi Indonesia : Study tentang Peran IMF dalam Mengatasi Krisis Moneter 1997-1998” ini dari berbagai sumber yang relevan seperti buku, website, artikel, jurnal, media massa, dan hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

1.6.3    Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang dipakai oleh penulis adalah kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data-data berasal dari buku, website, artikel, jurnal, media massa yang berkaitan dengan penelitian.

1.6.4. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk memberikan batasan permasalahan dan kajian bagi penelitian yang diangkat oleh penulis. Ruang lingkup penelitian yang diangkat penulis yaitu pada tahun 1997-1998, yang merupakan masa transisi dari pemerintahan ordebaru menuju era reformasi. Sedangkan batasan materi yaitu tentang “Proses Pemulihan Ekonomi Indonesia : Study tentang Peran IMF dalam Mengatasi Krisis Moneter 1997-1998”.

1.6.5.   Struktur Penulisan

BAB I    PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran yang berisi tingkat analisis, penelitian terdahulu, Konseptualisasi, Argumen penulis, Metodologi penelitian yang berisi tentang Jenis Penelitian, Teknik pengumpulan Data, Teknik Analisa Data, Ruang lingkup penelitian yang terdiri dari batasan waktu dan batasan materi dan sistematika penulisan.

BAB II    SEJARAH SINGKAT IMF

Bab ini penulis akan menjabarkan secara singkat mengenai asal mula dibentukny IMF, peran IMF terhadap dunia internasional, dan pelayanan yang diberikan IMF terhadap anggotanya.

BAB III   KEBJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI KRISIS MONETER 1997-1998

Bab ini penulis akan menjabarkan secara singkat kebijakan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatsi krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997-1998.

BAB IV   PERAN IMF DALAM MENBANTU MENGATASI KRISIS MONETER 1997-1998 DI INDONESIA

Bab ini penulis akan mendeskripsikan bagaimana peran IMF dalam membantu mengatasi krisis moneter yang terjadi di indenesia pada tahun 1997-1998.

BAB V   KESIMPULAN

Bab ini penulis akan mencoba menyimpulkan bagaimana Proses Pemulihan Ekonomi Indonesia : Study tentang Peran IMF dalam Mengatasi Krisis Moneter 1997-1998.


DAFTAR PUSTAKA

Karunaratne, N.D. 1999. The Asian Miracle and crisis rival theories, the IMF bailout and policy lesson. Intereconomics. January/February.

Djiwandono, J.S. Bank Indonesia and The Recent Crisis, (Bulletin of Indonesia Economic studies: 2000). Vol 36 No.1

Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantai penelitan hukum, cet.3. Jakarta: UI-Pres.

Martinez, Elizabeth dan Arnoldo Garcia. 1998. What is Neo-Liberalism?. Third World Resurgence No. 99

Arief, Sritua. 2001, IMF/Bank Dunia dan Indonesia. Jakarta: UIP

Laporan BPS.,(2002). National Income of Indonesia (1994 – 2002). Jakarta; BPS Pusat Indonesia.

Laporan Tahunan Bank Indonesia 1998/1999, Bank Indonesia, 2000.

Sumber Internet

Greenspan, A. 1997. Testimony of Chairman Alan Greenspan before the Committee on Banking and Financial Services, U.S. House of Representatives. http://www.bog.frb.fed.us/boarddocs/testimony/19971113.htm., 13 November 1997

Analisis Pengaruh Utang Luar Negeri (Foreign Debt) dan Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. http://one.indoskripsi.com/node/7117., 18 Maret 2010.


[1] Laporan BPS.,(2002). National Income of Indonesia (1994 – 2002). Jakarta; BPS Pusat Indonesia.

[2] Laporan Tahunan Bank Indonesia 1998/1999, Bank Indonesia, 2000.

[3]Analisis Pengaruh Utang Luar Negeri (Foreign Debt) dan Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. http://one.indoskripsi.com/node/7117, diakses tanggal 18 Maret 2010.

[4] N.D. Karunaratne, 1999, The Asian Miracle and crisis rival theories, the IMF bailout and policy lesson, Intereconomics, January/February, hal. 19-26

[5] A. Greenspan, 1997. Testimony of Chairman Alan Greenspan before the Committee on Banking and Financial Services, U.S. House of Representatives, http://www.bog.frb.fed.us/ boarddocs/testimony/19971113.htm, 13 November 1997 (tanggal akses)

[6] J.S. Djiwandono, 2000, Bank Indonesia and The Recent Crisis, (Bulletin of Indonesia Economic studies). Vol 36 No.1, hal. 47

[7] Soerjono Soekanto, 1986, Pengantai penelitan hukum, cet.3, Jakarta, UI-Pres, hal. 133

[8] Elizabeth Martinez dan Arnoldo Garcia, “What is Neo-Liberalism?”, Third World Resurgence No. 99/1998, hal. 7-8

[9] Sritua Arief, IMF/Bank Dunia dan Indonesia, UIP, Jakarta, hal. 360-367

[10] Sritua Arief, 2001, IMF/Bank Dunia dan Indonesia, UIP, Jakarta, hal. 374-379


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: